Wednesday, 14 March 2018

Utang luar negeri Indonesia Rp4.800 triliun
BBC.com - Berbagai silang pendapat bermunculan setelah Bank Indonesia mengumumkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia, tahun 2017, mencapai lebih Rp4.000 triliun.

Ada yang menyebut jumlah tersebut masih dalam batas aman, tetapi ada pula yang berkata tidak.

Berikut lima hal yang perlu Anda ketahui terkait Utang Luar Negeri Indonesia.


Mengapa jumlahnya sangat banyak?


Pada data yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) Februari lalu, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia 2017 silam mencapai US$352,2 miliar atau sekitar Rp4.849 triliun (kurs Rp13.769).

Jumlah itu naik 10,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai gambaran, pada 2016, ULN Indonesia 'hanya' naik sebesar 3%.

Peningkatan ULN ini cukup drastis karena "sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif pemerintah lain", ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman, dalam keterangan resminya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan bahwa untuk membangun infrastruktur di berbagai penjuru negeri pada 2015-2019, Indonesia membutuhkan anggaran sekitar Rp5.000 triliun.

"Biaya itu tidak bisa semuanya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau APBD, sehingga pemerintah mencari jalan lain, yaitu menarik investasi dari luar negeri dengan menerbitkan surat utang," ungkap Ekonom Bank Permata, Josua Pardede.

Dalam lebih tiga tahun memimpin, pemerintahan Jokowi menyebut telah membangun di antaranya 2.623 km jalan aspal, sebagian besar di "Papua, perbatasan Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur"; lebih dari 560 km jalan tol; lebih 25.000 meter jembatan; sejumlah bandar udara; proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dan Palembang, serta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Enny Sri Hartati, kepada BBC Indonesia mengungkapkan besarnya kenaikan ULN 2017 dibandingkan 2016, karena dua tahun jelang akhir pemerintahan Jokowi-JK: "Pemerintah ingin mempercepat pembangunan. Selain itu, yang berutang (ke luar negeri) itu tidak hanya pemerintah, tetapi juga BUMN."

"Misalnya (lewat) pencatatan obligasi global, Komodo Bond di London oleh Wijaya Karya, yang juga bertujuan mengeluarkan surat utang untuk percepatan pembiayaan infrastruktur," kata Enny.

Aman atau tidak?


Ekonom INDEF, Enny Sri Hartati, menyebut jumlah utang tersebut "pasti tidak aman" karena bunga dan cicilannya dibayar dengan "gali lubang, tutup lubang". Utang baru dianggap aman kalau pelunasannya "tidak mengganggu likuiditas".

Kondisi gali lubang tutup lubang ini muncul akibat rasio penerimaan pajak, yang merupakan salah satu sumber dana untuk membayar ULN, "juga turun". Realisasi penerimaan pajak Indonesia pada 2017 mencapai Rp1.151 triliun atau 'hanya' 89,7% dari target pada APBN-P 2017.

Enny mengungkapkan kondisi tersebut "akan dilihat pasar sebagai risiko fiskal, yang membuat pasar keuangan Indonesia jadi rapuh dan mudah sekali timbul kekhawatiran. Kalau dollar menguat, orang akan cepat khawatir akan terjadi aliran dana keluar."

Ditambahkannya lagi, meskipun utang untuk pembangunan infrastruktur, tetapi "rasa percaya diri pasar, masih relatif stagnan.

Ini terlihat dari pertumbuhan investasi pada triwulan tiga dan empat tahun 2017, yang meskipun bertumbuh, tetapi hanya di sektor jasa, bukan ke sektor riil (pertanian, pertambangan, industri) yang lebih punya efek berganda pada kesejahteraan masyarakat."

Meskipun begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kondisi utang Indonesia "masih aman", karena jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) masih berada di kisaran 34% dan menambahkan utang tidak boleh melebihi 60% dari PDB negara.

Namun, Enny tidak setuju dengan itu karena dia menganggap rasio utang terhadap PDB hanyalah salah satu indikator: "Tidak ada yang menjamin, rasio tingkat utang aman itu adalah di bawah 60%. Kita lihat Portugal, sebelum dinyatakan bangkrut, rasio utangnya juga dibilang aman-aman saja."

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, tidak sejalan dengan Enny.

Menurutnya ULN Indonesia masih dalam batas aman, karena 80% nya adalah dalam bentuk Surat Utang Negara "dengan tenor jatuh tempo jangka panjang, yaitu rata-rata delapan sampai 10 tahun".

Dengan tenggat pembayaran yang tidak terburu-buru, pemerintah diyakini Josua akan bisa melunasi utang dan bunganya, lewat peningkatan produktivitas utang yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur: "Apalagi dengan utang kita itu, tahun lalu ekonomi Indonesia juga bisa tumbuh 5%."

Akankah membebankan 'anak-cucu'?


Besarnya angka ULN Indonesia membuat berbagai pihak berkomentar, seperti Ketua Dewan Pembina Partai Beringin Karya (Berkarya), Hutomo Mandala Putra atau yang lebih dikenal dengan nama Tommy Soeharto.

Menurutnya, saat ini ULN Indonesia memprihatinkan, karena mencapai tujuh kali lipat dibandingkan zaman kepemimpinan ayahnya, Soeharto, pada masa Orde Baru, yang berkisar US$54 miliar atau sekitar Rp743 triliun.

Komentar bahwa anak-cucu orang Indonesia akan ikut menanggung utang pun, kembali ramai terdengar dan Enny menilai reaksi tersebut wajar karena "pembayaran utang adalah dengan menggunakan pajak sehingga beban pajak nantinya tentu akan ditanggung oleh anak cucu kita."

Meskipun begitu, dia melihat penggunaan ULN untuk pembangunan infrastruktur akan membuat beban pajak itu tidak akan begitu terasa lagi oleh anak-cucu kita.

"Hasil berupa pembangunan dan banyaknya lapangan kerja membuat anak-cucu kita tak repot lagi mencari kerja. Sekalipun mereka harus bayar pajak, tidak masalah karena sumber pendapatan lebih besar dari beban pajaknya."

Hal senada disampaikan Josua Pardede: "Beban utang ke masyarakat kita itu tak seburuk yang dibayangkan, karena utangnya diperuntukkan untuk kegiatan produktif membangun infrastruktur."

"Apalagi berbagai lembaga internasional sudah memproyeksi kita akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar nomor empat atau lima dunia. Jadi, utang ini akan sangat setimpal."
Uang Tabungan 16 Nasabah BRI Hilang secara Misterius
Kompas.com - Belasan nasabah bank BRI Unit Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kehilangan uang tabungannya secara misterius. Uang tabungan milik nasabah itu tiba-tiba berkurang dengan variasi antara Rp 500.000, Rp 4 juta, bahkan ada juga yang mencapai Rp 10 juta. Para nasabah itu kemudian berbondong-bondong datang ke kantor BRI untuk mengetahui penyebab hilangnya uang dalam rekening tabungan itu.



Elvina, salah seorang nasabah, mengatakan, uang tabungannya berkurang sebesar Rp 500.000. Hal itu setelah tiba-tiba dia menerima pesan singkat pada ponselnya yang berisi pemberitahuan transaksi debet pada Minggu (11/3/2018) malam. "Padahal, saya tidak menggunakannya sama sekali," ujar Elvina saat ditemui di halaman kantor BRI Unit Ngadiluwih. Mujiyat, nasabah lainnya, kehilangan uang hingga Rp 10 juta. Itu dia ketahui saat transaksi penarikan ATM gagal, padahal seingatnya masih ada cukup uang di rekeningnya. "Saya mau narik Rp 5 juta gak bisa, kena limit. Uang rekening saya Rp 50 juta," ujarnya.

Dari pengecekan yang dilakukannya di bank, diketahui ada transaksi dua kali pada rekeningnya, yaitu pada tanggal 10 dan 11 Maret. Dia merasa janggal karena dua transaksi itu tidak dilakukannya. Baik Elvina maupun Mujiyat sudah mengurus masalah ini di kantor BRI tempatnya membuka rekening. Oleh pihak bank, mereka disarankan menunggu beberapa hari untuk mengatasi masalah ini.

Kabar itu rupanya berkembang dengan cepat melalui media sosial. Para nasabah lainnya berdatangan untuk memeriksa tabungannya karena khawatir uang mereka turut raib. Hal itu membuat Kepolisian Sektor Ngadiluwih turun tangan untuk mengamankan lokasi. Kapolsek Ngadiluwih Ajun Komisaris Sokhib Dimyati mengimbau warga untuk tidak panik. Menurutnya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak bank dan bank akan mengganti uang yang hilang. "Sejauh ini laporan yang masuk ada 16 nasabah yang mengaku kehilangan uangnya," ujar Dimyati.

Sementara itu, pihak bank BRI Cabang Kediri sudah mendapat laporan tentang kejadian ini. Dugaan awal adalah adanya aktivitas skimming dan saat ini sudah ditangani oleh BRI pusat. "Dugaan sementara dan kemungkinan adalah skimming," ujar kepala Cabang BRI Kediri Dadi Kusnadi.

Monday, 12 March 2018

Kenaikan Gaji PNS Masuk APBN 2019
Bisnis.com, — Pemerintah memastikan akan menutup pembahasan mengenai gonjang-ganjing kenaikan gaji PNS saat ini.

Sebab, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kenaikan gaji PNS akan dimasukkan dalam Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) pada tahun depan.



"Tidak ada statement mengenai kenaikan gaji PNS dan itu nanti dimasukkan dalam UU APBN 2019 saja. Jadi saya tidak membuat statement apa-apa mengenai itu lagi ya, atau dari yang bidang itu," katanya, Selasa (12/3/2018).

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara melalui Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara tengah menyusun konsep usulan kenaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang akan diberlakukan 2019.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan mengatakan, penyusunan konsep usulan kenaikan gaji pokok PNS 2019 dengan mempertimbangkan sudah lebih 2 tahun PNS tidak memperoleh kenaikan gaji pokok.

Pengajuan kenaikan disampaikan mengingat Rancangan Peraturan Pemerintah Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS masih belum juga ditetapkan. Peraturan Pemerintah itu sedianya menjadi pengganti PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS yang terakhir diubah dengan PP No. 30 tahun 2015.

“Pengajuan usulan kenaikan gaji pokok tersebut juga meliputi analisa kebutuhan anggaran berikut simulasi dampak fiskalnya yang akan dibahas dalam forum antar Kementerian/Lembaga (K/L),” katanya.

Jika usulan kenaikan gaji pokok 2019 disetujui, selanjutnya akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan RAPB-N 2019.

Direktur Kompensasi ASN BKN Aswin Eka Adhi menjelaskan, usulan rencana kenaikan gaji PNS 2019 itu bergantung pada hasil perhitungan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan negara yang akan dibahas bersama dengan Kemenkeu dalam forum pembahasan antar K/L.

Untuk tahun ini, BKN tidak menyiapkan skena kenaikan gaji PNS. Akan tetapi, PNS diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar gaji pokok sesuai dengan PP No. 25 Tahun 2017.

Kebijakan THR PNS ini sudah berlangsung sejak 2016, dan berbeda dengan gaji ke-13, di mana THR hanya terdiri dari gaji pokok saja, sedangkan untuk gaji ke-13 terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.

Sementara itu, untuk kenaikan gaji pokok PNS, terakhir dilakukan pada 2015 sebesar 6%.
Jika Gaji PNS Naik, Tunjangan Bakal Dipangkas
CNN Indonesia -- Rencana pemerintah menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diikuti dengan pemangkasan tunjangan. Hal itu akan tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam aturan itu, struktur gaji PNS juga akan berubah menjadi lebih tinggi.



Selama ini, tunjangan PNS bisa mencapai 800 persen. Namun, dengan perubahan struktur gaji, maka PNS hanya akan menerima tunjangan rata-rata hanya 5 persen dari gajinya.

Peraturan tersebut diikuti dengan perubahan jenjang pangkat PNS dari golongan I hingga IV menjadi tiga jenjang jabatan, yakni Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional.

Nantinya, penggajian antara jenjang teratas dengan terbawah akan diatur menggunakan indeks gaji. Indeks gaji tertinggi untuk golongan Jabatan Pimpinan Tinggi I, yaitu 12.698 berbanding 1 untuk PNS dengan golongan terendah.

Adapun, besaran gaji PNS untuk tiap-tiap golongan akan diatur sendiri di dalam Peraturan Presiden tentang Penetapan Penghasilan PNS. Rencananya, gaji pokok untuk pangkat tertinggi sebesar Rp39,36 juta dan gaji terendah terbilang Rp3,1 juta.

Angka ini jauh berbeda dengan skema penggajian PNS saat ini yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015, dimana gaji tertinggi untuk golongan IV mencapai Rp5,62 juta dan golongan I terendah tercatat Rp1,48 juta.

Karena gaji pokoknya berubah, maka tunjangannya pun ikut disesuaikan. Jika sebelumnya tunjangan kinerja berbeda setiap Kementerian dan Lembaga, maka kini tunjangan akan diberikan sebesar 5 persen dari gaji.

Apabila PNS tersebut memiliki capaian kinerja baik atau amat baik, maka tunjangan 5 persen akan diberikan. Sebaliknya, mereka dengan kinerja melempem akan dikenakan potongan 5 persen dari gaji.

Ini sekaligus akan menghapus ketentuan sekarang di mana pegawai Kementerian Keuangan dengan kelas jabatan kelas 27 bisa mendapatkan tunjangan kinerja hingga 835 persen dan Kementerian Koordinator di kelas 17 yang bisa mendaptakan tunjangan hingga 491 persen.

"Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tidak diberikan tambahan tunjangan kinerja karena pimpinan organisasi harus berkinerja baik," demikian tertulis dalam RPP Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas seperti diperoleh CNNIndonesia.com, Senin (12/3).

Jika PNS terus memiliki kinerja baik atau amat baik, maka PNS bisa mendapatkan kenaikan penghasilan dalam setahun. Sebaliknya, jika memang PNS tidak ada peningkatan kompetensi, maka kenaikan penghasilannya hanya bisa diraih dalam waktu dua hingga tiga tahun kemudian.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Herman Suryatman membenarkan bahwa itu memang kajian dari instansinya. Hanya saja, itu merupakan kajian dari tahun lalu dan belum ada perubahan data.
Menunggu Takdir dan Keajaiban Poros Ketiga di Pilpres 2019
TEMPO.CO - Rencana pembentukan poros ketiga di pemilihan presiden (pilpres) 2019 yang diinisiasi Partai Demokrat, PKB, dan PAN, seperti layu sebelum berkembang. Sejak awal, rencana pembentukan poros di luar Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo itu telah menimbulkan skeptisisme berbagai pihak, termasuk diantara parta-partai tersebut.

Sinyal memberi dukungan ke poros Jokowi bahkan telah diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pidato pembukaan rapat pimpinan nasional Demokrat di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Sabtu, 10 Maret 2018, SBY berulang kali menyebutkan sinyal dukungan ke Jokowi di pilpres 2019.



"Jika Allah menakdirkan, sangat bisa Demokrat berjuang bersama bapak," kata SBY dalam acara yang dihadiri Presiden Jokowi. Jokowi sendiri sejauh ini telah mendapat dukungan dari PDI Perjuangan, Hanura, NasDem, PPP, dan Golkar. Sementara Prabowo akan diusung Gerindra dan PKS.

SBY menyatakan suatu koalisi akan berhasil dalam perjuangannya dengan catatan di antara partai koalisi harus saling percaya dan saling menghargai. "Harus muncul respect dan trust. Ini sangat penting," kata SBY. "Koalisi masalah hati. Demokrat siap membangun koalisi seperti itu. Demokrat juga memohon doa restu agar perjuangan politik kami, termasuk mengikuti pemilu 2019 berhasil," katanya menegaskan kembali.

Keraguan bakal hadirnya poros ketiga dalam pilpres juga muncul dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Meski pintu komunikasi antar partai masih terus dilakukan, Zulkifli pesimistis poros ketiga bakal lahir. "Semua kemungkinan masih terbuka. Secara rasional dua poros, kalau poros ketiga itu keajaiban," ujar Zulkifli.

Keraguan munculnya poros ketiga juga diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Dia menilai poros ketiga dalam pilpres 2019 sulit terbentuk. Dalam pemilihan presiden nantinya hanya akan diikuti dua calon yaitu Jokowi dan Prabowo.

"Prediksi saya dari awal memang akan head to head. Hanya ada dua calon, rematch atau two horse race, sulit untuk terbentuknya poros ketiga," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Maret 2018. Menurut dia, nama Prabowo dan Jokowi sudah terlalu kuat untuk maju dalam pilpres pada 2019.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Djayadi Hanan menganggap rencana pembentukan poros ketiga lebih kepada manuver politik diantara Demokrat, PAN, dan PKB untuk meningkatkan posisi tawar mereka terhadap salah satu poros. Seperti diketahui, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, maupun Agus Harimurti Yudhoyono digadang-gadang maju pilpres untuk mendampingi Jokowi.

"Sebelum poros ketiga itu dideklarasikan, itu masih manuver politik saja. Dan membentuk poros itu tidak mudah," kata Djayadi, Senin, 12 Maret 2018.

Dia mengatakan, hingga saat ini nama-nama calon presiden selain Jokowi dan Prabowo masih di bawah lima persen. Hal tersebut, menurut dia membuat poros ketiga yang yang kabarnya akan mengusung AHY dan Cak Imin, diprediksi kalah di pilpres 2019 nanti.

"Angka calon di luar Jokowi dan Prabowo masih di bawah 5 persen semua. AHY dan Cak Imin bisa saja maju, tapi masalahnya, keduanya belum kompetitif untuk berhadapan dengan Jokowi maupun Prabowo,” ujar Djayadi.

Wednesday, 28 February 2018

KPK Akan Bawa Wali Kota Kendari dan 7 Orang Lainnya ke Jakarta
Liputan6.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan tujuh orang lainnya di ruangan penyidik Ditreksrimsus Polda Sulawesi Tenggara, setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT).




Adriatma Dwi Putra dan ayahnya yang merupakan mantan Wali Kota Kendari Asrun datang di Polda Sultra ditemani penyidik KPK pada Rabu (28/2/2018) sekitar pukul 05.50 Wita. Keduanya datang dikawal penyidik KPK.
Sedangkan lima di antaranya sejak Selasa 27 Februari malam dijemput penyidik KPK di salah satu penginapan di belakang Ruko Toko Indo Jaya, distributor cat Jotun di Jalan Syech Yusuf, Mandonga, Kota Kendari.

Menurut informasi terpercaya di Polda Sultra, mereka akan diterbangkan ke Jakarta bersama sejumlah penyidik KPK. Mereka yaitu Asrun yang merupakan mantan Wali kota Kendari bersama Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra.

Lima orang lainnya di antaranya adalah 2 pengusaha di Kota Kendari, seorang perempuan yang merupakan staf di LPSE Kendari, Direktur PT Bangun Sarana Nusantara berinisial F, serta pemilik Toko Indo Jaya.

Menurut informasi dari Polda Sultra, jika tak ada aral melintang, Wali Kota Kendari dan tujuh lainnya akan diterbangkan ke Jakarta dengan pesawat Lion Air GT 727 dari Bandara Udara Halu Oleo Kendari. Sekitar pukul 20.00 Wita akan diterbangkan ke Jakarta.

"Mereka sudah ada booking tiketnya, kalau tidak ada halangan mereka akan dibawa malam ini," ujar sumber yang enggan disebut namanya.